Rabu, 3 September 2014
     
Home Bandarlampung Hukum & Kriminal Hari Ini, Perkara Rusuh Lamsel Diputus

Hari Ini, Perkara Rusuh Lamsel Diputus

715
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Perkara perusakan patung Zainal Abidin Pagaralam (ZAP) di Kalianda, Lampung Selatan, yang berbuntut rusuh, berlanjut hari ini (18/4). Rencananya, hari ini (18/4) digelar sidang beragendakan pembacaan vonis putusan terhadap tiga terdakwa. Ketiganya adalah Ahmad Jailani (31), Dedi Mandah Putra (22), dan Abdul Rahman (27).

Penasihat hukum tiga terdakwa, Anggit Nugroho, optimistis kliennya akan diputus bebas oleh majelis hakim. Jika majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang yang diketuai Binsar Siregar menjatuhkan vonis bersalah, Anggit justru menilai hukuman itu tidak objektif. ’’Pengadilan sebagai saudara tua terkesan melindungi adiknya, yakni kejaksaan dan kepolisian, yang telah menaikkan perkara ini,” katanya kemarin.

Apabila nantinya diputus bebas, ketiga terdakwa sudah siap mengambil langkah rehabilitasi nama baik. ’’Juga bisa meminta ganti rugi kepada kepolisian dan kejaksaan. Sebab, mereka sudah sembarangan memaksakan perkara yang tidak layak naik hingga ke persidangan,” ujarnya.

Sementara itu, kemarin sejumlah orang yang menamakan dirinya Gabungan Masyarakat Lamsel mendatangi PN Kelas IA Tanjungkarang dan melakukan aksi demo. Mereka meminta ketiga terdakwa perkara perusakan patung ini dibebaskan dari segala tuntutan. Sebab, menurut mereka, perkara ini terkesan direkayasa serta saksi dan fakta persidangan tidak memenuhi unsur atas dakwaan.

’’Berdasarkan persidangan yang digelar, bukti dan keterangan saksi serta fakta persidangan yang ada tidak memenuhi unsur atas apa yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU),” tegas Koordinator Aksi Tarmizi.

Ia mengatakan, penangkapan para terdakwa terkesan dipaksakan. Menurutnya, Jailani dan kawan-kawan dituduh melanggar pasal 170 KUHP. ’’Isinya, menghasut dan menyuruh orang lain melakukan perusakan. Tapi, aparat kepolisian tidak dapat membuktikan siapa yang menyuruh dan disuruh,” sergahnya.

Atas dasar itulah, para pendemo menilai wajar apabila ketiga terdakwa divonis bebas dari segala dakwaan dan tuntutan. ’’Hentikan segala bentuk kriminalitas terhadap para aktivis dan rakyat demi terwujudnya demokrasi sejati!” ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya pada sidang pembacaan tuntutan yang dilaksanakan Senin (8/4), JPU menuntut ketiga terdakwa hukuman 9 bulan penjara. Menurut JPU, ketiganya terbukti bersalah melanggar pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (eka/p5/c2/wdi)